India Legalkan Homoseks, Dunia Makin Gila!

Dunia tanpa kepemimpinan Islam menjadi bertambah rusak, lihat saja berbagai kerusakan baik moral maupun fisik dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, sampai struktur pemerintahan.

Contohnya, di India sekarang homoseks diperbolehkan!

Satu pengadilan di ibukota India, Delhi, memutuskan bahwa hubungan seks sesama jenis di antara orang-orang dewasa bukan tindak pidana.

Keputusan ini sekaligus membalikkan undang-undang kolonial yang telah berusia 148 tahun di mana hubungan seks sesama jenis dianggap sebagai “bertentangan dengan hukum alam”.

Melakukan hubungan seks sesama jenis bisa dikenai hukuman penjara sepuluh tahun.

Banyak orang di India menganggap hubungan seks sesama jenis tidak sah. Sejak lama kelompok-kelompok hak asasi manusia menegaskan bahwa undang-undang yang ada melanggar HAM.

Pengadilan Tinggi di Delhi memutuskan bahwa UU yang melawang hubungan sesama jenis diskriminatif dan “melanggar hak asasi manusia”.

Pengadilan mengatakan bagian UU yang melarang hubungan sesama jenis adalah antitesis dari hak perlakukan yang sama, yang harusnya diterima semua orang.

Keputusan ini menjadi tonggak sejarah di India di mana mereka yang melakukan hubungan sesama jenis mengalami perlakukan yang diskriminatif.

Wartawan BBC di India mengatakan sebagian besar masyarakat India adalah konservatif dan pembicaraan tentang seks dianggap tabu.

Para aktivis gay di India menyambut baik keputusan ini dan menyebutnya sebagai keputusan yang bersejarah.

Pada 2004 pemerintah India menentang petisi yang meminta agar hubungan sesama jenis dilegalkan.

Mereka yang mendukung petisi ini adalah badan pemerintah yang mengontrol HIV/Aids dan para aktivis gay di India.

Badan pemerintah ini beralasan orang-orang yang terkena HIV/Aids dipinggirkan oleh masyarakat dan karenanya upaya mengatasi penyakit ini menjadi terkendala.(bbc, 02/07/2009)

ADB dan Lembaga Donor Lainnya Alat Penjajahan Barat

Sidang Tahunan Asia Development Bank (ADB) di Nusa Dua Bali resmi ditutup, Selasa (5/5) dengan kesepahaman untuk membantu negara berkembang menghadapi krisis ekonomi. Pidato penutupan dilakukan oleh Presiden ADB, Hurihuko Kuroda melalui rapat pleno. Dalam pernyataannya, Kuroda berharap ADB bisa menjadi solusi masalah krisis saat ini dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menurunkan kemiskinan di berbagai negara anggota ADB. ADB akan menggalang lembaga donor sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi kemiskinan.

ADB tentu saja tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan krisis ekonomi saat ini. Sebab kebijakan yang ditempuh ADB selama ini dan solusi yang ditawarkan ke depan tetap mengacu kebijakan neo-liberal seperti privatisasi, pengurangan subsidi, memperkuat perbankan ribawi dan mengembangkan pasar modal serta mengandalkan utang. Padahal kebijkan neo-liberal inilah yang menjadi penyebab kemiskinan dan penderitaan rakyat di dunia ketiga.

Menurut Asian People Movement Againts ADB (27/04), kebijakan liberalisasi sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar utang ADB di Indonesia yang menyebabkan krisis. Bersama Bank Dunia dan USAID, ADB memberikan pinjaman untuk melakukan “reformasi sektor energi” di Indonesia dengan mensponsori pembuatan UU Migas dan juga ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi serta menyediakan analisis teknis tentang dampak ekonomi makro dan mikro atas kebijakan energi tersebut. Akibatnya, di negara yang kaya sumber energi ini, rakyat berulang kali mengalami kelangkaan energi karena kebijakan ekspor.

Selama empat puluh dua tahun rakyat telah menyaksikan dukungan ADB bagi sektor swasta dan nasihatnya tentang kebijakan pasar bebas telah menyebabkan dampak yang buruk pada pelayanan sosial, kehidupan, kedaulatan pangan serta lingkungan. Bersama-sama dengan Bank Dunia, ADB telah menjadi penggerak utama privatisasi layanan sosial di kawasan Asia Pasifik. ADB terlibat dalam praktek privatisasi air di Indonesia, India, Pakistan, Korea Selatan, Nepal dan Srilanka. ADB Juga mendanai privatisasi listrik dalam proyeknya di Filipina, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Indonesia, India dan banyak tempat lainnya.

Tidak hanya itu kebijakan hutang yang dijalankan ADB selama ini telah menjerat dunia ketiga termasuk Indonesia. Pemberian hutang alih-alih bisa mensejahterakan rakyat, yang terjadi malah sebaliknya. Kebijakan hutang dijadikan alat politik dan ekonomi negara-negara donor untuk mengokohkan penjajahannya di Indonesia. Secara politik , negara-negara yang diberi utang menjadi tidak mandiri dan dikontrol oleh negara donor. Secara ekonomi, pemberian hutang yang mensyarakatkan diadopsinya kebijakan neo liberal telah menjadi jalan bagi negara donor untuk mengekploitasi kekayaan alam negara yang diberikan utang.

Sebagai catatan, menjelang akhir tahun 2008 —memasuki akhir masa kepemimpinan SBY-JK— utang Indonesia sudah mencapai 2.335,8 miliar dolar. Konsekuensinya, cicilan utang yang harus dibayar Indonesia tahun 2009 adalah sebesar 22 miliar dolar, sama dengan Rp 250 triliun. Cicilan utang Pemerintah 9 miliar dolar dan cicilan utang swasta 13 miliar dolar. Di antara utang Pemerintah itu, uang luar negeri yang jatuh tempo pada 2009 senilai Rp 59 triliun (Kompas, 24/11/2008). Di satu sisi pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai APBN secara layak dan terjebak utang, dipihak lain swasta dan investor asing justru menikmati pendapatan tinggi dari sektor-sektor ekonomi yang seharusnya dimiliki bersama oleh masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

Menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar berhenti berhutang, dan memutuskan segala bentuk hubungan dengan ADB dan lembaga-lembaga donor lainnya. Sebab, hutang yang selama ini diberikan oleh lembaga donor itu, disamping haram karena menggunakan riba, juga telah menjadi alat penjajahan negara-negara Kafir imperialis baik secara politik maupun ekonomi.

Menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan segala bentuk kebijakan neo-liberal di Indonesia seperti privatisasi, pengurangan subsidi, perbankan ribawi dan pasar saham. Sebab, disamping diharamkan dalam Islam kebijakan ini telah menjadi pangkal krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk Indonesia.

Menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil-alih kembali sumber-sumber kekayaan alam yang selama ini diserahkan kepada asing atas nama privatisasi. Sebab di dalam Islam kekayaan alam berupa barang tambang yang jumlah melimpah seperti tambang emas, minyak, gas, batu bara dan lainnya adalah milik umum yang menjadi milik rakyat, dan tidak boleh diberikan kepada swasta (apalagi asing). Kepemilikan umum ini seharusnya dikelola dengan baik oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kemashlahatan rakyat.

Sudah saatnya, sebagai negeri Muslim terbesar di dunia dan dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah. Khilafahlah jalan baru bagi Indonesia dan dunia yang akan membebaskan umat manusia dari segala kezaliman dan penjajahan. Inilah satu-satunya sistem yang diridhai oleh Allah, yang akan mengantarkan umat manusia hidup sejahtera di dunia dan akhirat.

Analisis Tujuan Kunjungan Hillary Clinton Ke Indonesia

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam beberapa waktu lalu Menlu AS Hillary Clinton datang ke Indonesia dalam lawatan pertamanya ke luar negeri. Ada yang aneh dan tidak biasa dalam kunjungan Menlu Hillary Clinton ini, yaitu menlu-menlu Amerika sebelumnya ketika pertama kali tugas bisanya ke negara timur tengah atau uni eropa.

Berikut ini analisi dari Hizbut Tahrir Indonesia mengenai lawatan Hillary Clinton ke Indonesia:

Makna di Balik Kunjungan

Jika dicermati lebih jauh, kunjungan Menlu AS ke Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia mengandung sejumlah tujuan. Sayangnya, tujuan tersebut seluruhnya semata-mata demi memenuhi ambisi politik dan ekonomi AS. Di antara tujuan di balik kunjungan Menlu AS itu adalah:

Pertama, memulihkan citra AS secara internasional, khususnya di Dunia Islam, yang terlanjur semakin terpuruk selama kepemimpinan Bush. Terpuruknya citra AS tentu saja terutama karena pendudukan sekaligus tindakan brutal AS di Irak dan Afganistan; juga dukungan AS yang membabi-buta dan terus-menerus terhadap Israel, khususnya dalam kasus Pembantaian Gaza oleh Israel baru-baru ini. Citra itulah yang hendak “diperbaiki” oleh AS. Karena itulah, Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar diharapkan bisa menjembatani hubungan Dunia Islam dengan Barat, khususnya AS, supaya citra AS di mata Dunia Islam bisa diperbaiki. Ini tentu sejalan dengan strategi baru Obama dalam politik luar negerinya, yakni penggunaan “smart power” (kekuatan pintar). Inilah juga yang bisa kita simak dari pernyataan Hillary, dalam dengar pendapat di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), bahwa dirinya akan bekerja “memperbarui kepemimpinan Amerika melalui diplomasi yang akan meningkatkan keamanan kita, mengedepankan kepentingan kita, dan mencerminkan nilai-nilai kita.”

Jadi, tujuan utama dari berbagai kunjungan Menlu AS tersebut tidak lain adalah untuk memperbarui kepemimpinan—termasuk citra—AS di dunia.

Kedua, dalam konteks masalah Palestina, AS berharap bahwa Indonesia bisa memainkan peran di dalamnya, terutama karena Indonesia memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Hamas dan rakyat Palestina secara umum. Bahkan menurut Wapres Jusuf Kalla, Wapres AS Joe Biden secara khusus telah meminta proposal ke Indonesia tentang penyelesaian konflik Palestina (MIOL, 8/2/09).

Persoalannya, Presiden Barack Obama telah menandaskan bahwa kesepakatan dengan rakyat Palestina harus tetap menjaga identitas Israel sebagai negara Yahudi yang memiliki perbatasan aman dan diakui. Israel harus dibela dan al-Quds harus menjadi ibukota Israel dan sebagai kota bersatu. Ia menyebut pertemanan AS dengan Israel tidak mungkin dipisahkan (Inilah.com, 6/2/09).

Artinya, penyelesaian masalah Palestina harus sesuai dengan garis yang telah ditandaskan oleh Obama/AS. Karena itu, Pemerintah Indonesia tidak boleh terjebak dengan skenario itu. Jika Indonesia mengikuti keinginan AS itu, berarti Indonesia telah menjadi perantara bagi terwujudnya pengakuan legal terhadap keberadaan Yahudi-Israel sang penjajah, yang telah mencaplok tanah Palestina.

Ketiga, dalam konteks keamanan regional, AS ingin memastikan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya terkait dengan isu terorisme dan keamanan di Selat Malaka. Dalam hal ini, Deputi Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Wood mengatakan, ”Amerika mungkin membuka kembali program Korps Perdamian AS di Indonesia setelah dihentikan sebelumnya pada pertengahan 1960-an.” (Antara, 9/2/09).

Dengan kata lain, lewat kunjungan ini, AS ingin memastikan bahwa Indonesia akan tetap melanjutkan program perang melawan terorisme, meski dengan cara yang sedikit berubah sesuai dengan gaya AS yang berubah di bawah Obama. Adapun terkait dengan Selat Malaka, sebagaimana diketahui, selama ini terus diopinikan bahwa Selat Malaka menjadi salah satu jalur pelayaran yang rawan perompakan. Padahal Selat Malaka langsung berkaitan erat dengan keamanan regional, bahkan dunia, selain berkaitan erat dengan keamanan pasokan minyak dan bahan baku lainnya. Karena itu, kunjungan ini akan digunakan Hillary untuk membuka pintu lebih lebar bagi kerjasama AS-RI yang lebih dalam untuk mengontrol keamanan Selat Malaka ini.

Keempat: AS mulai menyadari pesatnya perkembangan Islam dan kesadaran umat Islam di Indonesia untuk kembali pada syariah agama mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hasil survey. Hal ini dipandang bisa menjadi ancaman potensial bagi penjajahan AS di kawasan ini. Di mata AS, meningkatnya kesadaran umat Islam itu akan mengancam nilai-nilai mereka seperti Demokrasi, HAM, Pluralisme, Kebebasan dan Kesetaraan Gender, yang pada akhirnya akan menggulung tradisi penjajahan mereka di negeri ini.

Karena itu, AS ingin Indonesia memelopori dan mendorong Dunia Islam menjadi menganut Islam moderat dan menjunjung demokrasi. Untuk itu, Indonesia harus lebih dulu menunjukkan diri menjadi negara moderat dan demokratis. Negara moderat dan demokratis tentu saja maksudnya adalah negara yang bersahabat dengan AS dan tidak anti AS serta mempertahankan sistem dan nilai-nilai sekular. Dubes AS untuk Indonesia Cameron Hume mengisyaratkan hal ini. Ia menyatakan, Menlu Hillary menantikan untuk melihat langsung bagaimana Indonesia berubah menjadi negara demokrasi yang stabil, moderat dalam wilayah penting ASEAN. Harapan ini kemudian diamini Menlu RI Hassan Wirajuda. ”Sepanjang RI-AS menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme, ada cukup alasan untuk mengeratkan hubungan bilateral.” (Kompas, 7/2/09).

Kelima: Di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), Hillary menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam memecahkan masalah krisis ekonomi global (Detiknews.com, 14/01/09). Tentu bukan karena Indonesia dianggap mampu mengatasi krisis global. Pernyataan Hilarry tersebut harus dimaknai bahwa dalam pandangan AS, Indonesia bukan saja telah dan akan menjadi pasar potensial bagi produk AS, tetapi juga menjadi sumber bahan-bahan baku dan suplay energi bagi industri AS. Apalagi banyak perusahaan AS yang telah lama beroperasi di Indonesia sekaligus menguasai akses terhadap sumber-sumber kekayaan tersebut. PT Freeport dan ExxonMobil adalah di antaranya. Inilah kepentingan AS yang ingin terus dipertahankan di Indonesia.

Keenam: Kunjungan ini dilakukan menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Dalam agenda kunjungannya, Menlu AS itu juga direncanakan akan bertemu dengan sejumlah tokoh dan politisi di negeri ini, termasuk para calon capres dan cawapres. Kunjungan ini secara kasatmata bisa dibaca sebagai upaya AS untuk memastikan dukungannya kepada—sekaligus terpilihnya—tokoh dan politisi yang bisa menjamin kepentingannya di negeri ini. Apalagi dalam rentang sejarah kepemimpinan di negeri ini sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, secara langsung ataupun tidak, AS turut ‘menentukan’ naik-turunnya para pemimpin di negeri ini.

Negara Mesir Pengkhianat Umat Muslim Sedunia

Ada hari dimana kami khawatir mengenai “masyarakat Arab” – yakni jutaan orang Arab “jelata” yang memenuhi jalanan kota-kota Kairo, Kuwait, Amman, Beirut – dan reaksi mereka atas pertumpahan darah yang berkelanjutan di Timur Tengah. Mampukah Anwar Sadat menahan amarah rakyatnya? Dan pada hari ini – setelah tiga dekade mampukah Husni Mubarak - Mubarak (atau “La Vache Qui Rit”, karena dia masih disebut berada di Kairo) menahan kemarahan rakyatnya? Jawabannya adalah, tentu saja ya. Orang Mesir , Kuwait dan Yordania akan diizinkan untuk berteriak-teriak di jalan-jalan ibu kota – tapi kemudian mereka akan dibungkam dengan bantuan puluhan ribu polisi rahasia dan para milisi pemerintah yang melayani para pangeran, para raja dan para penguasa tua di Dunia Arab.

Orang Mesir menuntut agar Mubarak membuka pintu perlintasan Rafah untuk masuk ke dalam Gaza, memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, dan bahkan mengirimkan senjata kepada Hamas. Dan ada hal yang menarik ketika mendengarkan respon Pemerintah Mesir: kenapa tidak mengeluh mengenai tiga pintu gerbang yang Israel menolak untuk membukannya? Dan bagaimanapun juga, pintu perlintasan Rafah secara politik dikontrol oleh empat kekuatan yang menghasilkan “peta jalan” untuk perdamaian, termasuk Inggris dan Amerika.

Kenapa menyalahkan Mubarak?

Andaikan Kopasus dikirim ke Gaza

Ada acara tentang pasukan khusus terbaik di dunia di sebuah stasiun tv d discovery channel military. Penilaiaannya bukanlah berupa alat2 yg canggih melainkan penilaiaanya di sesuaikan dengan kemampuan individunya dan inilah hasilnya: posisi pertama di duduki SAS (Inggris), lalu posisi kedua diduduki oleh MOSSAD (ISRAEL), yg menarik adalah posisi ketiga diduduki amaKOPASUS (Indonesia)!!!! dan pembawa acaranya mengatakan kalau amerika  bahwa tida berada di  peringkat pertama karena amerika sangat bergantung sama alat-alat perang canggihnya bukan karena skill dari tentaranya, beda sama kopasus yg memang minim fasilitas dll tapi dia memiliki skill yang pro.

Sniper Kopasus

Analisa Serangan Israel Terhadap Gaza

Analisa Serangan Israel terhadap Gaza
“Mereka (muslim) mendiami wilayah yang luas dan sumber daya alam yang kaya. Mereka mendominasi lalu lintas perjalanan dunia. Tanah mereka adalah pusat peradaban dan agama. Mereka memiliki satu keyakinan, satu bahasa, satu sejarah dan satu aspirasi. Tidak ada batas alam yang mampu memisahkan mereka, satu dari lainnya..kalau saja, bangsa mereka bisa tersatukan dalam satu negara, ia akan menggenggam nasib dunia dan memisahkan Eropa dari belahan dunia lainnya. Mengingat betapa pentingnya masalah ini, entitas asing perlu ditancapkan di jantung mereka agar mereka tidak akan pernah bisa bersatu dan menghabiskan energi mereka dalam peperangan yang tidak berkesudahan. Entitas itu juga bisa menjadi alat bagi Barat untuk mendapatkan apa yang sangat dia idam-idamkan.” (Perdana Menteri Henry Bannerman dalam Laporan Campbell-Bannerman terbit di tahun 1907)

Israel sang negara teroris sekali lagi membantai muslim di Gaza, padahal pejabat Israel telah membocorkan informasi tentang akan adanya serangan sejak dua minggu lalu dimana tidak akan ada siapapun yang selamat. Bahkan pejabat Israel juga menyebutkan bahwa Israel menunggu cuaca yang baik agar bisa membantai dengan baik.  Pada Sabtu pagi tanggal 27 Desember di tengah hiruk pikuk kesibukan, pembantaian di mulai.

Amerika Dibelakang Bajak Laut di Teluk Aden

Latar Belakang

Pejabat Ethiopia mengumumkan bahwa Ethiopia memutuskan untuk menarik pasukannya dari Somalia pada akhir tahun ini. Pernyataan ini keluar di saat melonjaknya aktifitas bajak laut di Teluk Aden sepanjang pantai Somalia beberapa bulan terakhir, terutama dengan kabar dibajaknya tanker minyak milik Saudi yang membawa tidak kurang dari dua juta barel minyak mentah. Di saat yang bersamaan, media massa juga mengutip pernyataan Abdullah Yousuf, Presiden transisi Somalia yang mengatakan bahwa kelompok Al-Shabaab atau Gerakan Mujahideen Muda Somalia telah menguasai hampir seluruh wilayah  Somalia dan sedang bersiap untuk mengambil alih ibukota Somalia, Mogadishu. Pasukan Ethiopia yang selama ini menanggung banyak korban secara terpaksa harus bertahan di Somalia dengan penuh keluhan.

Beberapa kantor berita juga telah menyiarkan ucapan Menlu Ethiopia pada konferensi para menteri luarnegeri yang tergabung dalam IGAD (yang terjadi di Addis Ababa tanggal 18 November 2008) bahwa,” Saya ingin menekankan bahwa pasukan Ethiopia tidak mau berkorban dan memikul tanggungjawab sendirian untuk selamanya. Orang lain juga harus ikut aktif berperan dalam memberikan pesan terhadap kepemimimpinan di Somalia di masa kritis seperti ini.”

Pertanyaan:

Apakah ini ada tanda-tanda frustasi pada para sekutu Amerika yang sedang berperang untuk Amerika di Somalia dimana mereka sudah tidak mampu untuk bertahan? Apakah ada kaitannya dengan perjanjian Djibouti yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2008? Ketiga, apakah ada campur tangan negara adidaya?