Dunia tanpa kepemimpinan Islam menjadi bertambah rusak, lihat saja berbagai kerusakan baik moral maupun fisik dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, sampai struktur pemerintahan.

Contohnya, di India sekarang homoseks diperbolehkan!

Satu pengadilan di ibukota India, Delhi, memutuskan bahwa hubungan seks sesama jenis di antara orang-orang dewasa bukan tindak pidana.

Keputusan ini sekaligus membalikkan undang-undang kolonial yang telah berusia 148 tahun di mana hubungan seks sesama jenis dianggap sebagai “bertentangan dengan hukum alam”.

Melakukan hubungan seks sesama jenis bisa dikenai hukuman penjara sepuluh tahun.

Banyak orang di India menganggap hubungan seks sesama jenis tidak sah. Sejak lama kelompok-kelompok hak asasi manusia menegaskan bahwa undang-undang yang ada melanggar HAM.

Pengadilan Tinggi di Delhi memutuskan bahwa UU yang melawang hubungan sesama jenis diskriminatif dan “melanggar hak asasi manusia”.

Pengadilan mengatakan bagian UU yang melarang hubungan sesama jenis adalah antitesis dari hak perlakukan yang sama, yang harusnya diterima semua orang.

Keputusan ini menjadi tonggak sejarah di India di mana mereka yang melakukan hubungan sesama jenis mengalami perlakukan yang diskriminatif.

Wartawan BBC di India mengatakan sebagian besar masyarakat India adalah konservatif dan pembicaraan tentang seks dianggap tabu.

Para aktivis gay di India menyambut baik keputusan ini dan menyebutnya sebagai keputusan yang bersejarah.

Pada 2004 pemerintah India menentang petisi yang meminta agar hubungan sesama jenis dilegalkan.

Mereka yang mendukung petisi ini adalah badan pemerintah yang mengontrol HIV/Aids dan para aktivis gay di India.

Badan pemerintah ini beralasan orang-orang yang terkena HIV/Aids dipinggirkan oleh masyarakat dan karenanya upaya mengatasi penyakit ini menjadi terkendala.(bbc, 02/07/2009)

Sidang Tahunan Asia Development Bank (ADB) di Nusa Dua Bali resmi ditutup, Selasa (5/5) dengan kesepahaman untuk membantu negara berkembang menghadapi krisis ekonomi. Pidato penutupan dilakukan oleh Presiden ADB, Hurihuko Kuroda melalui rapat pleno. Dalam pernyataannya, Kuroda berharap ADB bisa menjadi solusi masalah krisis saat ini dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menurunkan kemiskinan di berbagai negara anggota ADB. ADB akan menggalang lembaga donor sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi kemiskinan.

ADB tentu saja tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan krisis ekonomi saat ini. Sebab kebijakan yang ditempuh ADB selama ini dan solusi yang ditawarkan ke depan tetap mengacu kebijakan neo-liberal seperti privatisasi, pengurangan subsidi, memperkuat perbankan ribawi dan mengembangkan pasar modal serta mengandalkan utang. Padahal kebijkan neo-liberal inilah yang menjadi penyebab kemiskinan dan penderitaan rakyat di dunia ketiga.

Menurut Asian People Movement Againts ADB (27/04), kebijakan liberalisasi sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar utang ADB di Indonesia yang menyebabkan krisis. Bersama Bank Dunia dan USAID, ADB memberikan pinjaman untuk melakukan “reformasi sektor energi” di Indonesia dengan mensponsori pembuatan UU Migas dan juga ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi serta menyediakan analisis teknis tentang dampak ekonomi makro dan mikro atas kebijakan energi tersebut. Akibatnya, di negara yang kaya sumber energi ini, rakyat berulang kali mengalami kelangkaan energi karena kebijakan ekspor.

Selama empat puluh dua tahun rakyat telah menyaksikan dukungan ADB bagi sektor swasta dan nasihatnya tentang kebijakan pasar bebas telah menyebabkan dampak yang buruk pada pelayanan sosial, kehidupan, kedaulatan pangan serta lingkungan. Bersama-sama dengan Bank Dunia, ADB telah menjadi penggerak utama privatisasi layanan sosial di kawasan Asia Pasifik. ADB terlibat dalam praktek privatisasi air di Indonesia, India, Pakistan, Korea Selatan, Nepal dan Srilanka. ADB Juga mendanai privatisasi listrik dalam proyeknya di Filipina, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Indonesia, India dan banyak tempat lainnya.

Tidak hanya itu kebijakan hutang yang dijalankan ADB selama ini telah menjerat dunia ketiga termasuk Indonesia. Pemberian hutang alih-alih bisa mensejahterakan rakyat, yang terjadi malah sebaliknya. Kebijakan hutang dijadikan alat politik dan ekonomi negara-negara donor untuk mengokohkan penjajahannya di Indonesia. Secara politik , negara-negara yang diberi utang menjadi tidak mandiri dan dikontrol oleh negara donor. Secara ekonomi, pemberian hutang yang mensyarakatkan diadopsinya kebijakan neo liberal telah menjadi jalan bagi negara donor untuk mengekploitasi kekayaan alam negara yang diberikan utang.

Sebagai catatan, menjelang akhir tahun 2008 —memasuki akhir masa kepemimpinan SBY-JK— utang Indonesia sudah mencapai 2.335,8 miliar dolar. Konsekuensinya, cicilan utang yang harus dibayar Indonesia tahun 2009 adalah sebesar 22 miliar dolar, sama dengan Rp 250 triliun. Cicilan utang Pemerintah 9 miliar dolar dan cicilan utang swasta 13 miliar dolar. Di antara utang Pemerintah itu, uang luar negeri yang jatuh tempo pada 2009 senilai Rp 59 triliun (Kompas, 24/11/2008). Di satu sisi pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai APBN secara layak dan terjebak utang, dipihak lain swasta dan investor asing justru menikmati pendapatan tinggi dari sektor-sektor ekonomi yang seharusnya dimiliki bersama oleh masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

Menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar berhenti berhutang, dan memutuskan segala bentuk hubungan dengan ADB dan lembaga-lembaga donor lainnya. Sebab, hutang yang selama ini diberikan oleh lembaga donor itu, disamping haram karena menggunakan riba, juga telah menjadi alat penjajahan negara-negara Kafir imperialis baik secara politik maupun ekonomi.

Menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan segala bentuk kebijakan neo-liberal di Indonesia seperti privatisasi, pengurangan subsidi, perbankan ribawi dan pasar saham. Sebab, disamping diharamkan dalam Islam kebijakan ini telah menjadi pangkal krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk Indonesia.

Menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil-alih kembali sumber-sumber kekayaan alam yang selama ini diserahkan kepada asing atas nama privatisasi. Sebab di dalam Islam kekayaan alam berupa barang tambang yang jumlah melimpah seperti tambang emas, minyak, gas, batu bara dan lainnya adalah milik umum yang menjadi milik rakyat, dan tidak boleh diberikan kepada swasta (apalagi asing). Kepemilikan umum ini seharusnya dikelola dengan baik oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kemashlahatan rakyat.

Sudah saatnya, sebagai negeri Muslim terbesar di dunia dan dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah. Khilafahlah jalan baru bagi Indonesia dan dunia yang akan membebaskan umat manusia dari segala kezaliman dan penjajahan. Inilah satu-satunya sistem yang diridhai oleh Allah, yang akan mengantarkan umat manusia hidup sejahtera di dunia dan akhirat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam beberapa waktu lalu Menlu AS Hillary Clinton datang ke Indonesia dalam lawatan pertamanya ke luar negeri. Ada yang aneh dan tidak biasa dalam kunjungan Menlu Hillary Clinton ini, yaitu menlu-menlu Amerika sebelumnya ketika pertama kali tugas bisanya ke negara timur tengah atau uni eropa.

Berikut ini analisi dari Hizbut Tahrir Indonesia mengenai lawatan Hillary Clinton ke Indonesia:

Makna di Balik Kunjungan

Jika dicermati lebih jauh, kunjungan Menlu AS ke Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia mengandung sejumlah tujuan. Sayangnya, tujuan tersebut seluruhnya semata-mata demi memenuhi ambisi politik dan ekonomi AS. Di antara tujuan di balik kunjungan Menlu AS itu adalah:

Pertama, memulihkan citra AS secara internasional, khususnya di Dunia Islam, yang terlanjur semakin terpuruk selama kepemimpinan Bush. Terpuruknya citra AS tentu saja terutama karena pendudukan sekaligus tindakan brutal AS di Irak dan Afganistan; juga dukungan AS yang membabi-buta dan terus-menerus terhadap Israel, khususnya dalam kasus Pembantaian Gaza oleh Israel baru-baru ini. Citra itulah yang hendak “diperbaiki” oleh AS. Karena itulah, Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar diharapkan bisa menjembatani hubungan Dunia Islam dengan Barat, khususnya AS, supaya citra AS di mata Dunia Islam bisa diperbaiki. Ini tentu sejalan dengan strategi baru Obama dalam politik luar negerinya, yakni penggunaan “smart power” (kekuatan pintar). Inilah juga yang bisa kita simak dari pernyataan Hillary, dalam dengar pendapat di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), bahwa dirinya akan bekerja “memperbarui kepemimpinan Amerika melalui diplomasi yang akan meningkatkan keamanan kita, mengedepankan kepentingan kita, dan mencerminkan nilai-nilai kita.”

Jadi, tujuan utama dari berbagai kunjungan Menlu AS tersebut tidak lain adalah untuk memperbarui kepemimpinan—termasuk citra—AS di dunia.

Kedua, dalam konteks masalah Palestina, AS berharap bahwa Indonesia bisa memainkan peran di dalamnya, terutama karena Indonesia memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Hamas dan rakyat Palestina secara umum. Bahkan menurut Wapres Jusuf Kalla, Wapres AS Joe Biden secara khusus telah meminta proposal ke Indonesia tentang penyelesaian konflik Palestina (MIOL, 8/2/09).

Persoalannya, Presiden Barack Obama telah menandaskan bahwa kesepakatan dengan rakyat Palestina harus tetap menjaga identitas Israel sebagai negara Yahudi yang memiliki perbatasan aman dan diakui. Israel harus dibela dan al-Quds harus menjadi ibukota Israel dan sebagai kota bersatu. Ia menyebut pertemanan AS dengan Israel tidak mungkin dipisahkan (Inilah.com, 6/2/09).

Artinya, penyelesaian masalah Palestina harus sesuai dengan garis yang telah ditandaskan oleh Obama/AS. Karena itu, Pemerintah Indonesia tidak boleh terjebak dengan skenario itu. Jika Indonesia mengikuti keinginan AS itu, berarti Indonesia telah menjadi perantara bagi terwujudnya pengakuan legal terhadap keberadaan Yahudi-Israel sang penjajah, yang telah mencaplok tanah Palestina.

Ketiga, dalam konteks keamanan regional, AS ingin memastikan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya terkait dengan isu terorisme dan keamanan di Selat Malaka. Dalam hal ini, Deputi Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Wood mengatakan, ”Amerika mungkin membuka kembali program Korps Perdamian AS di Indonesia setelah dihentikan sebelumnya pada pertengahan 1960-an.” (Antara, 9/2/09).

Dengan kata lain, lewat kunjungan ini, AS ingin memastikan bahwa Indonesia akan tetap melanjutkan program perang melawan terorisme, meski dengan cara yang sedikit berubah sesuai dengan gaya AS yang berubah di bawah Obama. Adapun terkait dengan Selat Malaka, sebagaimana diketahui, selama ini terus diopinikan bahwa Selat Malaka menjadi salah satu jalur pelayaran yang rawan perompakan. Padahal Selat Malaka langsung berkaitan erat dengan keamanan regional, bahkan dunia, selain berkaitan erat dengan keamanan pasokan minyak dan bahan baku lainnya. Karena itu, kunjungan ini akan digunakan Hillary untuk membuka pintu lebih lebar bagi kerjasama AS-RI yang lebih dalam untuk mengontrol keamanan Selat Malaka ini.

Keempat: AS mulai menyadari pesatnya perkembangan Islam dan kesadaran umat Islam di Indonesia untuk kembali pada syariah agama mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hasil survey. Hal ini dipandang bisa menjadi ancaman potensial bagi penjajahan AS di kawasan ini. Di mata AS, meningkatnya kesadaran umat Islam itu akan mengancam nilai-nilai mereka seperti Demokrasi, HAM, Pluralisme, Kebebasan dan Kesetaraan Gender, yang pada akhirnya akan menggulung tradisi penjajahan mereka di negeri ini.

Karena itu, AS ingin Indonesia memelopori dan mendorong Dunia Islam menjadi menganut Islam moderat dan menjunjung demokrasi. Untuk itu, Indonesia harus lebih dulu menunjukkan diri menjadi negara moderat dan demokratis. Negara moderat dan demokratis tentu saja maksudnya adalah negara yang bersahabat dengan AS dan tidak anti AS serta mempertahankan sistem dan nilai-nilai sekular. Dubes AS untuk Indonesia Cameron Hume mengisyaratkan hal ini. Ia menyatakan, Menlu Hillary menantikan untuk melihat langsung bagaimana Indonesia berubah menjadi negara demokrasi yang stabil, moderat dalam wilayah penting ASEAN. Harapan ini kemudian diamini Menlu RI Hassan Wirajuda. ”Sepanjang RI-AS menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme, ada cukup alasan untuk mengeratkan hubungan bilateral.” (Kompas, 7/2/09).

Kelima: Di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS (13/1/2009), Hillary menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam memecahkan masalah krisis ekonomi global (Detiknews.com, 14/01/09). Tentu bukan karena Indonesia dianggap mampu mengatasi krisis global. Pernyataan Hilarry tersebut harus dimaknai bahwa dalam pandangan AS, Indonesia bukan saja telah dan akan menjadi pasar potensial bagi produk AS, tetapi juga menjadi sumber bahan-bahan baku dan suplay energi bagi industri AS. Apalagi banyak perusahaan AS yang telah lama beroperasi di Indonesia sekaligus menguasai akses terhadap sumber-sumber kekayaan tersebut. PT Freeport dan ExxonMobil adalah di antaranya. Inilah kepentingan AS yang ingin terus dipertahankan di Indonesia.

Keenam: Kunjungan ini dilakukan menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Dalam agenda kunjungannya, Menlu AS itu juga direncanakan akan bertemu dengan sejumlah tokoh dan politisi di negeri ini, termasuk para calon capres dan cawapres. Kunjungan ini secara kasatmata bisa dibaca sebagai upaya AS untuk memastikan dukungannya kepada—sekaligus terpilihnya—tokoh dan politisi yang bisa menjamin kepentingannya di negeri ini. Apalagi dalam rentang sejarah kepemimpinan di negeri ini sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, secara langsung ataupun tidak, AS turut ‘menentukan’ naik-turunnya para pemimpin di negeri ini.

Ada hari dimana kami khawatir mengenai “masyarakat Arab” – yakni jutaan orang Arab “jelata” yang memenuhi jalanan kota-kota Kairo, Kuwait, Amman, Beirut – dan reaksi mereka atas pertumpahan darah yang berkelanjutan di Timur Tengah. Mampukah Anwar Sadat menahan amarah rakyatnya? Dan pada hari ini – setelah tiga dekade mampukah Husni Mubarak - Mubarak (atau “La Vache Qui Rit”, karena dia masih disebut berada di Kairo) menahan kemarahan rakyatnya? Jawabannya adalah, tentu saja ya. Orang Mesir , Kuwait dan Yordania akan diizinkan untuk berteriak-teriak di jalan-jalan ibu kota – tapi kemudian mereka akan dibungkam dengan bantuan puluhan ribu polisi rahasia dan para milisi pemerintah yang melayani para pangeran, para raja dan para penguasa tua di Dunia Arab.

Orang Mesir menuntut agar Mubarak membuka pintu perlintasan Rafah untuk masuk ke dalam Gaza, memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, dan bahkan mengirimkan senjata kepada Hamas. Dan ada hal yang menarik ketika mendengarkan respon Pemerintah Mesir: kenapa tidak mengeluh mengenai tiga pintu gerbang yang Israel menolak untuk membukannya? Dan bagaimanapun juga, pintu perlintasan Rafah secara politik dikontrol oleh empat kekuatan yang menghasilkan “peta jalan” untuk perdamaian, termasuk Inggris dan Amerika.

Kenapa menyalahkan Mubarak?

Untuk mengakui kenyataan bahwa Mesir bahkan tidak dapat membuka perbatasan yang dikuasainya tanpa izin dari Washington adalah suatu hal yang anda perlu tahu mengenai betapa tidak berdayanya para gubernur provinsi di Timur Tengah yang bekerja bagi kami.

Bukalah pintu Rafah – atau putus hubungan dengan Israel – dan fondasi ekonomi Mesir pun akan ambruk.

Siapapun pemimpin Arab yang mengambil tindakan semacam itu akan menyebabkan ditariknya dukungan ekonomi dan militer dari Barat. Tanpa adanya dukungan finansial, Mesir akan bangkrut.

Tentu saja, hal ini berlaku untuk keduanya. Secara individual, para pemimpin Arab itu tidak akan membuat isyarat emosional bagi siapapun. Ketika Sadat terbang ke Jerusalem – “Saya capek dengan orang-orang kurcaci itu,” katanya mengenai para rekan sejawatnya pemimpin Arab – dia membayar hal itu dengan darahnya sendiri di suatu balkon di Kairo ketika salah seorang prajuritnya menyebut dirinya “Firaun” sebelum menembaknya hingga mati.

Namun, hal yang benar-benar memalukan bagi Mesir adalah bukan pada responnya atas pembantaian di Gaza. Melainkan adalah korupsi yang telah berakar pada masyarakat Mesir dimana ide akan pelayanan – kesehatan, pendidikan, keamanan yang dibutuhkan bagi rakyar jelata – sudah tidak ada lagi.

Mesir adalah suatu negeri dimana kewajiban pertama dari polisi adalah untuk melindungi rezimnya, dimana para pendemo dipukuli oleh para petugas keamanan, dimana para wanita, yang dianiaya oleh para agen Mubarak, menolak rejim Mubarak yang tidak berkesudahan, sepertinya jabatan presiden dengan gaya pewarisan tahta seperti khalifah itu akan diwariskan kepada anaknya, Gamal, apapun yang dikatakan mengenai dirinya

Telah tumbuh di Mesir semacam topeng agama dimana arti Islam telah dibuat tidak menonjol dikarenakan representasi fisiknya. Para “abdi” Negara di Mesir dan para pejabat pemerintahan seringkali terlihat menjalankan perintah agamanya – namun mereka bertoleransi dan berkomplot dalam pemilu yang curang, pelanggaran hukum dan melakukan penyiksaan di penjara. Seorang dokter muda Amerika menggambarkan kepada saya baru-baru ini bagaimana dalam sebuah rumah sakit di Kairo, para dokter yang sibuk menghalang-halangi pintu dengan kursi plastik untuk mencegah pasien masuk.

Di bulan November, surat kabar Mesir Al-Masry al-Youm melaporkan bagaimana para dokter mentelantarkan para pasiennya untuk bisa ikut shalat selama bulan Ramadhan.

Dan ditengah semuanya ini, orang Mesir dalam kesehariannya harus hidup sengsara dikarenakan infrastruktur yang buruk.

Alaa al-Aswani menulis dengan baik dalam sebuah harian di Kairo Al-Dastour bahwa jumlah “syuhada” korban rejim itu telah melebihi jumlah korban perang antara Mesir dan Israel – para korban kecelakaan kereta api, tenggelamnya ferry, gedung-gedung kota yang runtuh, orang-orang sakit, kanker dan pestisida dan keracunan – semua korban itu, kata Aswani, “adalah korban korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan.”

Membuka pintu perlintasan Rafah bagi para korban luka Palestina tidaklah akan merubah penolakkan dimana orang Mesir sendiri hidup di dalamnya dimana suatu ketika para staff medis Palestina dipaksa kembali masuk kedalam penjara Gaza disaat para korban serangan udara yang berlumuran darah itu berada di wilayah Mesir.

Sayed Hassan Nasrallah, sekjen Hizbullah di Lebanon, merasa mampu untuk menyerukan pada rakyat Mesir untuk “mengerahkan berjuta-juta orang” untuk membuka perbatasan dengan Gaza, tapi mereka tidak melakukannya.

Ahmed Aboul Gheit, Menlu Mesir yang lemah, hanya dapat mengejek para pemimpin Hizbullah dengan menuduh mereka mencoba melakukan provokasi “suatu anarki yang sama dengan yang mereka buat di Negara mereka sendiri.”

Tapi dia mendapat perlindungan yang baik. Demikian juga Presiden Mubarak.

Dalam banyak hal, hal buruk yang dialami oleh orang Mesir juga sekelam yang dialami orang Palestina. Ketidak berdayaan di depan penderitaan Gaza adalah sebuah simbol atas penyakit politik yang dimilikinya.

Sumber: The Independent

Ada acara tentang pasukan khusus terbaik di dunia di sebuah stasiun tv d discovery channel military. Penilaiaannya bukanlah berupa alat2 yg canggih melainkan penilaiaanya di sesuaikan dengan kemampuan individunya dan inilah hasilnya: posisi pertama di duduki SAS (Inggris), lalu posisi kedua diduduki oleh MOSSAD (ISRAEL), yg menarik adalah posisi ketiga diduduki amaKOPASUS (Indonesia)!!!! dan pembawa acaranya mengatakan kalau amerika  bahwa tida berada di  peringkat pertama karena amerika sangat bergantung sama alat-alat perang canggihnya bukan karena skill dari tentaranya, beda sama kopasus yg memang minim fasilitas dll tapi dia memiliki skill yang pro.

Sniper Kopasus

Infantry Kopasus

Tontaipur, satuan khusus dari KOSTRAD

Bataliyon intai amfibi

Detasemen Jala Mengkara

Kopassus adalah kekuatan elite yang selalu mengutamakan jumlahnya yang sedikit dan kemampuannya untuk melakukan penyerangan secara cepat. Mereka telah terjun dalam berbagai operasi militer di wilayah Indonesia yang keamanannya sedang tidak terjamin. Unit Kopassus terlibat dalam operasi pembebasan sandera dalam pesawat Garuda Airline Woyla pada tahun 1981. Beberapa anggota Kopassus juga telah mendaki puncak Gunung Everest di tahun 1997.

Melihat kekuatan militer Indonesia yang sangat membanggakan diatas, sungguh sangat kecewa dan mubadzir ketika tentara-tentara pro indonesia hanya bisa melihat dari televisi saudaranya kaum muslimin di Gaza palestina dihinakan dan dibantai oleh Israel dengan kekuatan militernya. Andaikan pemimpin negeri ini berani untuk mengirim 1000 pasukan kopasus saja pasti pasukan israel gentar ketika ingin menggempur palestina, dan pasukan elite Kopasus yang diketahui memiliki skill luarbiasa ini akan menghinakan musuh Allah dan rasulNya.

Analisa Serangan Israel terhadap Gaza
“Mereka (muslim) mendiami wilayah yang luas dan sumber daya alam yang kaya. Mereka mendominasi lalu lintas perjalanan dunia. Tanah mereka adalah pusat peradaban dan agama. Mereka memiliki satu keyakinan, satu bahasa, satu sejarah dan satu aspirasi. Tidak ada batas alam yang mampu memisahkan mereka, satu dari lainnya..kalau saja, bangsa mereka bisa tersatukan dalam satu negara, ia akan menggenggam nasib dunia dan memisahkan Eropa dari belahan dunia lainnya. Mengingat betapa pentingnya masalah ini, entitas asing perlu ditancapkan di jantung mereka agar mereka tidak akan pernah bisa bersatu dan menghabiskan energi mereka dalam peperangan yang tidak berkesudahan. Entitas itu juga bisa menjadi alat bagi Barat untuk mendapatkan apa yang sangat dia idam-idamkan.” (Perdana Menteri Henry Bannerman dalam Laporan Campbell-Bannerman terbit di tahun 1907)

Israel sang negara teroris sekali lagi membantai muslim di Gaza, padahal pejabat Israel telah membocorkan informasi tentang akan adanya serangan sejak dua minggu lalu dimana tidak akan ada siapapun yang selamat. Bahkan pejabat Israel juga menyebutkan bahwa Israel menunggu cuaca yang baik agar bisa membantai dengan baik.  Pada Sabtu pagi tanggal 27 Desember di tengah hiruk pikuk kesibukan, pembantaian di mulai.

Gelombang serangan pertama terjadi secara terkoordinasi dalam tempo 3 menit dengan melibatkan 60 jet F-16 menyerang 50 titik target infrastruktur Gaza yang masih tersisa. Gelombang kedua menghancurkan markas HAMAS (perlu diingat bahwa markas tersebut terletak di tengah populasi warga sipil). Dalam satu jam serangan pertama, 155 korban tewas dan jenazah korban terus berdatangan dan memenuhi rumah sakit.

Dengan terbenamnya matahari di Gaza, Israel akan meneruskan serangannya sepanjang malam. Dengan laju serangan seperti ini, Israel akan segera kehabisan target dan Gaza pun akan jatuh. Tank-tank Israel sudah disiagakan dan mengepung Gaza, dan bersiap untuk memasukinya. Pejabat Israel berulang kali mengatakan bahwa serangan ini hanyalah pembukaan, yang dikonfirmasi oleh pernyataan Menteri Pertahanan Israel,’ saat untuk menyerang Gaza telah tiba dan operasi ini tidak akan berlangsung sebentar, operasi akan jauh lebih dalam dan luas apabila diperlukan.”

Israel membenarkan aksinya sebagai tanggapan terhadap tingkat serangan roket terhadap wilayahnya yang diluncurkan dari Gaza. Menlu Israel Tzipi Livni membela serangan udara ini dengan berkata dalam siaran TV,” Israel tidak punya pilihan. Kami melakukan apa yang kami harus lakukan untuk melindungi warga kami.” Israel menuduh HAMAS, yang memenangkan pemilu 18 bulan lalu dan didukung oleh Iran, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan roket ini.

Israel memang selalu mengkambinghitamkan HAMAS sebagai kelompok Islam radikal yang bertujuan menghapus Israel, padahal Israel telah memblokade Gaza sejak lama. Secara rutin, Israel menutup jalur penyeberangan perbatasan menuju Gaza, yang berakibat pada kelaparan massal. Dalam sebulan terakhir, penyeberangan menuju ke Gaza dibuka selama 5 hari saja. Perwakilan PBB untuk Gaza menggambarkan situasi yang menyedihkan sebagai berikut,” Tiap hari adalah perjuangan untuk tetap bertahan hidup. Warga benar-benar kelaparan. Semua serba kekurangan, termasuk makanan yang sempat habis selama dua hari, dan fakta yang semakin memburuk yang bisa berakhir kepada kepahitan… kami berusaha keras mencari alasan untuk memiliki harapan yang realistis.”
Politik

Tanggapan dunia pun sudah bisa diduga. Israel tetap menjadi anak favorit bagi Barat. PM Inggris Gordon Brown dalam wawancara dengan BBC mengatakan bahwa ia ’sangat prihatin’ dan mengatakan bahwa milisi Palestina harus menghentikan serangan roket terhadap Israel, meskipun Palestina adalah pihak yang diserang dan Muslim dibantai.

Tanggapan penguasa muslim, yang selama ini tidak peduli terhadap jatuhnya korban muslim pun tidak bicara banyak. Mesir yang memiliki batas dengan jalur Gaza telah melakukan pembicaraan dengan Menlu Israel Tzipi Livni mengenai gencatan senjata. Hasilnya, Hamas menolak gencatan senjata selama Gaza masih diblokade Israel. Hubungan Mesir dengan Gaza pun memburuk. Telah diketahui bahwa Mesir marah besar ketika Hamas menolak berbicara dengan Fatah bulan lalu yang sedianya dijadwalkan berlangsung di Mesir. Media Arab pun melaporkan bahwa Hosni Mubarak juga menuduh Hamas telah melakukan kesalahan besar ketika menolak adanya gencatan senjata. Harian Al Quds Al Arabi yang berpusat di London juga melaporkan bahwa Mesir tidak akan memprotes serangan Israel, yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Hamas di Gaza. Di samping itu keberadaan Tzipi Livni di ibukota Mesir adalah suatu peristiwa yang tidak biasa karena umumnya Hosni Mubarak menemui pejabat Israel di kawasan wisata Sharm el-Sheikh.

Dalam wawancara dengan Al-Jazeera, Azzam Tamimi, direktur Institut Pemikiran Politik Islam (Institute of Islamic Political Thought) dan pakar masalah Palestina, menggambarkan pengamatannya sebagai berikut, ” Saya duga operasi militer ini tidak hanya terbatas tapi juga berusaha untuk mengganti penguasa di Gaza, kalau tidak, kenapa Israel juga mentargetkan jajaran kepolisian? Yang menembakkan roket di Israel bukanlah para polisi dan  polisi bertugas untuk menjaga keamanan di Gaza. Operasi ini ditujukan untuk menciptakan kekacauan dan kemungkinan besar Mesir dan Ramallah berkolusi dalam hal ini. Tidak mungkin berani Israel melancarkan serangan dalam skala sebesar ini tanpa adanya ijin dari kalangan tertentu, seperti Amerika, Eropa, dan juga Mesir dan Ramallah.”

Israel menggunakan muslim sebagai pion
Situasi politik domestik Israel jauh dari kestabilan selama setahun terakhir ini dan situasi tersebut adalah latar belakang serangan oportunis Israel terhadap Gaza. Sejak konflik Israel vs Lebanon pada tahun 2006, dimana Israel sendiri mengakui kekalahannya, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dan kabinetnya telah dipermalukan. Tidak hanya kekalahan Lebanon, pemerintahan pimpinan Olmert juga tercemar dengan berbagai skandal yang menyebabkan tekanan publik yang berakhir pada turunnya Olmert sebagai ketua partai Kadima. Penggantinya, Tzipi Livni sejauh ini gagal untuk menyatukan koalisi yang memimpin pemerintahan Israel dan terpaksa melaksanakan Pemilu yang dijadwalkan pada bulan Februari 2009. Livni juga tidak dalam posisi untuk memenangkan Pemilu dalam bersaing melawan Benjamin Netanyahu dari Partai Likud. Dalam janji politiknya, Netanyahu menyatakan akan menumbangkan pemerintahan Hamas.

Survei yang diambil pada detik-detik dimulainya  penyerangan oleh Israel menunjukkan bahwa partai Kadima mulai lebih populer. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan waktu penyerangan diatur sehingga popularitas Kadima bisa terangkat pada Pemilu yang sebentar lagi akan digelar. Kesibukan AS dalam persiapan prosesi peralihan pemerintahan dari Presiden Bush ke Presiden terpilih Obama, juga memberikan Israel kesempatan emas ketika AS sendiri masih disibukkan oleh penggantian kekuasaan.

Kesimpulan
Sekali lagi Israel menunjukkan bahwa ia tidak menghargai kehidupan muslim ketika ia membantai muslim di Gaza setelah ia memblokadenya dan membuatnya kelaparan berbulan-bulan agar ia bisa memenangkan Pemilu. Di lain pihak, peristiwa tragis ini juga membongkar kedok para penguasa muslim yang ternyata tidak memiliki tulang punggung keberanian dalam membela jiwa dan kehormatan umat. Mereka lupa kata-kata Rasulullah saaw ketika berdiri di samping Ka’bah,” Darah seorang muslim lebih berharga ketimbang Ka’bah dan sekelilingnya.”

Selama bertahun-tahun, Saudi Arabia adalah konsumen peralatan militer terbesar di dunia namun itu semua tidak terpakai padahal muslim dianiaya tidak jauh darinya. Perlu diingat bahwa pamor kekuatan militer Israel musnah di tahun 2006 ketika Hezbollah secara efektif mampu mempercundangi Israel. Dalam laporan komisi penyelidik Israel disebutkan banyak kegagalan dan penyebab kekalahan dimana terlihat bahwa militer Israel tidak mampu menghadapi serangan gerilya dan tidak diciptakan untuk melakukan serangan darat. Hal ini terlihat dalam konflik 2006, dimana sekelompok paramiliter muslim dengan iman kepada ALLAH mampu menahan kekuatan militer yang didukung suatu pemerintah. Serbuan darat yang dilakukan Israel setelah 30 tahun ternyata gagal total, terbongkarlah kelemahannya, dan hancurlah pamornya.

Pasukan dari penjuru manapun di Dunia Islam mampu menghentikan pembantaian Palestina. Pasukan dunia Arab harus bertindak, bersatu, dan memenuhi tanggungjawab mereka di hadapan ALLAH dalam melindungi nyawa muslim di Palestina.

Ini bukan saatnya lagi untuk pertemuan, rapat, dan gencatan senjata. Israel sekali lagi telah menumpahkan darah Muslim dan ALLAH telah menentukan Jihad sebagai solusi terhadap tindakan pengecut seperti sekarang. Hanya dengan pembentukan Khilafah, pasukan muslim akan bebas berderap kembali dan berjihad di Palestina, dimana Kalimatullah akan kembali menjadi tinggi.
Semua anggota pasukan muslim harus mencerna firman ALLAH azza wa jall:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (QS An Nisa : 95)

Latar Belakang

Pejabat Ethiopia mengumumkan bahwa Ethiopia memutuskan untuk menarik pasukannya dari Somalia pada akhir tahun ini. Pernyataan ini keluar di saat melonjaknya aktifitas bajak laut di Teluk Aden sepanjang pantai Somalia beberapa bulan terakhir, terutama dengan kabar dibajaknya tanker minyak milik Saudi yang membawa tidak kurang dari dua juta barel minyak mentah. Di saat yang bersamaan, media massa juga mengutip pernyataan Abdullah Yousuf, Presiden transisi Somalia yang mengatakan bahwa kelompok Al-Shabaab atau Gerakan Mujahideen Muda Somalia telah menguasai hampir seluruh wilayah  Somalia dan sedang bersiap untuk mengambil alih ibukota Somalia, Mogadishu. Pasukan Ethiopia yang selama ini menanggung banyak korban secara terpaksa harus bertahan di Somalia dengan penuh keluhan.

Beberapa kantor berita juga telah menyiarkan ucapan Menlu Ethiopia pada konferensi para menteri luarnegeri yang tergabung dalam IGAD (yang terjadi di Addis Ababa tanggal 18 November 2008) bahwa,” Saya ingin menekankan bahwa pasukan Ethiopia tidak mau berkorban dan memikul tanggungjawab sendirian untuk selamanya. Orang lain juga harus ikut aktif berperan dalam memberikan pesan terhadap kepemimimpinan di Somalia di masa kritis seperti ini.”

Pertanyaan:

Apakah ini ada tanda-tanda frustasi pada para sekutu Amerika yang sedang berperang untuk Amerika di Somalia dimana mereka sudah tidak mampu untuk bertahan? Apakah ada kaitannya dengan perjanjian Djibouti yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2008? Ketiga, apakah ada campur tangan negara adidaya?

Jawab:

Ya memang aktifitas Bajak Laut meningkat secara dramatis dan kami mencatat beberapa isu penting yang terkait dengannya

1. Mayoritas kapal-kapal yang dibajak adalah kapal-kapal berbendera Eropa atau dimiliki oleh negara lain, kecuali Amerika dimana tidak ada satupun yang dibajak. Hingga saat ini kapal-kapal Amerika masih bisa lalu lalang secara bebas. Pada tanggal 17 November 2008, Admiral Mike Mullen, Kepala Staf Angkatan Bersenjata AS mengatakan bahwa para pembajak adalah kelompok yang terlatih dan tindakan militer terhadapnya akan membahayakan nasib para sanderanya.

Komandan Jane Campbell, jubir Armada ke-5 Angkatan Laut AS mengatakan dan mengingatkan kepada BBC pada tanggal 18 November 2008 bahwa AL AS tidak mampu berada ‘dimana-mana’ sehingga para perusahaan transportasi laut seyogyanya memiliki persiapan pembelaan diri masing-masing. Dia juga berkata kepada media Al Arabiyyah pada tanggal 19 November 2008 bahwa AL AS tidak berniat untuk melibatkan diri karena aktifitas bajak laut adalah aktifitas kriminal bukan militer.

Situs BBC pada tanggal 20 November 2008 melaporkan pernyataan jubir Pentagon, Jeff Morrel bahwa pengerahan seluruh kekuatan angkatan laut di dunia pun tidak akan menyelesaikan masalah.

2. Sejauh ini keberadaan angkatan laut asing di Teluk Aden dan sepanjang pantai Somalia berada dalam jumlah besar, diantaranya adalah kapal-kapal angkatan laut AS dari satuan Armada ke-5. NATO yang bulan lalu memutuskan untuk terlibat mengirim kapal perang kesana. Uni Eropa pada tanggal 10 November 2008 juga memutuskan untuk mengirim armada anti bajak laut yang dipimpin Inggris ke Tanduk Afrika dengan kode operasi Atalanta. Misi tersebut bertujuan untuk melindungi wilayah perairan sebelah selatan Laut Merah dari serangan Bajak Laut dan akan dikoordinasikan di Northwood (pangkalan komando operasi) yang dikepalai oleh Laksamana Muda Phil Jones. Tidak kurang dari 7 kapal perang termasuk kapal kelas frigat seperti HMS Northumberland juga berpartisipasi dalam misi ini.

Bahkan sebelumnya, 12-15 kapal perang telah berada di perairan ini sebagai bagian dari koalisi multinasional anti bajak laut. Anehnya, keberadaan jumlah kekuatan angkatan laut yang cukup besar ternyata tidak mampu menghentikan aktifitas bajak laut disana.

3. Kami percaya bahwa Eropa terutama Perancis sangat terburu-buru dalam merespon peristiwa akhir-akhir ini. Merekalah yang mendesak adanya resolusi Dewan Keamanan PBB no 1816 tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan mandat kepada kapal perang asing untuk memasuki perairan Somalia dalam rangka menangkal pembajakan dan penyerangan terhadap kapal-kapal niaga. Mandat ini berlangsung selama 6 bulan dan bisa diperpanjang. Perancislah yang mendorong keluarnya resolusi ini.

Telah dilaporkan pada tanggal 16 November 2008 oleh AFP bahwa Bernard Kouchner, Menlu Perancis yang mencetuskan ide melakukan serangan laut dan udara di bulan Desember untuk melindungi wilayah selatan Laut Merah, yaitu Teluk Aden dan sepanjang garis pantai Somalia dari para Bajak Laut.

AFP juga melaporkan pernyataan Laksamana Muda Hubert de Gaullier des Borders, Panglima AL Perancis di Samudera India yang menekankan bahwa peristiwa pembajakan di Teluk Aden dan Laut Arabia sudah bertransformasi menjadi aktifitas paramiliter profesional. Jerman pun juga menyerukan dilakukannya operasi militer menghadapi Bajak Laut di kawasan tersebut. Lalu pada tanggal 20 November 2008 UNSC sepakat mengeluarkan resolusi demi kepentingan Eropa yang diprakarsai bersama Inggris. Resolusi ini menyeru untuk memberikan sangsi kepada siapapun yang memberi bantuan terhadap penyebaran aksi kekerasan yang terjadi pada wilayah teritorial Somalia, termasuk aksi pembajakan di laut.

4. Pada tanggal 18 November 2008, Al Jazeera melaporkan bahwa Shaykh Sharif Ahmed, Ketua Aliansi Pembebasan Kembali Somalia (ARS) cabang Djibouti berkata bahwa ia terkejut mengamati maraknya aksi pembajakan, padahal di kawasan tersebut dipenuhi dengan banyaknya kapal-kapal perang milik negara adidaya. Menurut Shaykh ‘misteri’ ini sungguh tidak  bisa dimengerti.

Di hari yang sama, Al Jazeera dalam acaranya ‘Meet Today’ mengutip kata-kata Shaykh Omar Iman Abu Bakr, Ketua ARS cabang Asmara bahwa aksi pembajakan sebenarnya adalah ulah Amerika. Ia berkata bahwa sudah diketahui umum kalau AS memiliki banyak kapal perang di kawasan lepas pantai Somalia dan ‘membiarkan’ terjadinya pembajakan terjadi dibawah pengawasannya. Nyatanya, para pembajak dilatih oleh AS dan mereka membajak kapal yang membawa barang untuk Somalia dan tempat lain sepengetahuan AS itu sendiri.

5. Dari semua fakta ini kita bisa berkesimpulan sebagai berikut:

Pertama, AS gagal mencapai kemenangan di Somalia. Pasukan AS gagal total dalam invasinya ke Somalia di tahun 1933. Mereka tidak mampu bertahan lebih dari 18 bulan sebelum kembali dengan negaranya dengan hina. Ethiopia kni berperang demi kepentingan AS di Somalia dan ia juga berpikir untuk hengkang pula. Maka kecil kemungkinannya bahwa AS akan meraih kemenangan di Somalia dalam waktu dekat.

Sejak mengalami kegagalan di Somalia, AS memutuskan mengambil jalur diplomasi dengan negosiasi licik. AS berusaha membentuk keharmonisan antara pemerintahan Abdullah Yousuf dan Dewan Pengadilan Islam. Meski AS berhasil mempertemukan Pengadilan Islam cabang Djibouti dengan Abdullah Yousuf dalam perjanjian tanggal 26 Oktober 2008, perdamaian masih sulit dicapai karena resistensi dari kelompok Al Shabaab. Al Shabaab mengontrol mayoritas wilayah Somalia, dan sebagaimana diakui oleh Abdullah Yousuf, Al Shabaab sedang bersiap untuk menaklukkan ibukota Somalia itu sendiri. Telah diketahui bahwa Al Shabaab telah memisahkan diri dari Dewan Pengadilan Islam (cabang Djibouti dan Asmara) setelah Dewan menandatangani perjanjian di bulan September 2007. Al Shabaab menuduh dua cabang Dewan tersebut telah berkoalisi dengan kaum sekuler dan meninggalkan jihad di jalan ALLAH. Maka, pupuslah harapan AS untuk memenangkan Somalia baik secara militer maupun politik.

Menyadari kekalahan ini, AS memutuskan untuk mengontrol kawasan ini melalui jalur laut. AS membuat kawasan pantai Somalia dan Teluk Aden sebagai pusat pembajakan kapal laut internasional terutama kapal-kapal Eropa, sehingga akan menyeret Eropa untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut AS, mimpi buruk Eropa (dengan terbajaknya kapal-kapal mereka) akan membantu AS dalam mengontrol Somalia melalui laut dan secara bertahap menguasai daratan Somalia kembali. Dengan demikian, rentetan peristiwa pembajakan kapal adalah ulah AS secara kreatif untuk mencampuri politik regional di Timur Tengah.

AS juga berharap untuk mengontrol Bab el-Mandeb di Teluk Aden dari dua sisi, yaitu Yaman dan Djibouti, yang pada akhirnya bisa mengontrol Somalia kembali. Dengan menciptakan insiden pembajakan ini, AS akan mendorong keluarnya Eropa dari kawasan perairan Somalia hingga Laut Merah sehingga kawasan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh AS. Perlu diingat bahwa kawasan sensitif ini strategis dan penting secara ekonomi karena sepertiga dari minyak mentah dan juga sepuluh persen dari lalu lintas komoditas perdagangan dunia diangkut dengan kapal melintasi jalur laut ini.

Kedua, sikap AS terhadap isu pembajakan ini adalah membiarkannya, berbeda dengan Eropa yang memang telah banyak mengalami kerugian. AS menganggap pembajakan sebagai aksi kriminal dan bukan sebagai aksi teror yang memerlukan intervensi militer. Menurut AS, operasi militer terhadap Bajak Laut tidak efektif dan bahkan apabila seluruh negara bersatu, itupun tidak akan menghentikan pembajakan laut.

Sikap AS seperti ini juga mempengaruhi bonekanya di kawasan ini. Dalam pertemuan 5 negara Arab yang memiliki teritorial laut di Kairo pada tanggal 20 November 2008, Mesir berusaha membuat komunike yang intinya menyerukan untuk menghormati teritori darat dan laut Somalia selama berlangsungya operasi militer melawan pembajakan. Hal ini bertentangan dengan sikap Perancis yang mendukung operasi militer tanpa dibatasi garis internasional maupun pantai. Inilah sikap AS yang bertentangan dengan Eropa dalam menghadapi pembajakan. PM Perancis, Sarkozy menyatakan bahwa pembajakan adalah tindakan kriminal yang harus dibasmi dengan operasi militer yang komprehensif.

Ketiga, AS tidak menutup mata terhadap Djibouti dan terus berusaha untuk mempertahankan keberadaannnya disana. Namun, Perancis menganggap bahwa Djibouti adalah miliknya karena terletak secara strategis di kawasan ini dan berfungsi sebagai pangkalan militer Perancis terbesar di luar Perancis yang memiliki sekitar 2700 pasukan, yang siap dikirim kemanapun di jantung Afrika untuk melindungi kepentingan dan pengaruh Perancis.

Perancis menyadari rencana AS terhadap Djibouti dan membolehkan AS menggunakan barak tua miliknya Camp Lemonier dimana AS menempatkan sekitar 1000 pasukan di sana. Dengan sikap ini, Perancis berharap untuk membatasi keinginan AS untuk mengontrol Djibouti. Namun AS punya rencana lain. AS akan menambah jumlah pasukan hingga 2000 personel dengan dalih melawan terorisme, alasan yang sama ketika AS pertama kali minta ijin Perancis untuk menggunakan salah satu pangkalan militernya.

Harian Asharq Al Awsat pada tanggal 28 Oktoer 2008 mengutip kata-kata Menteri Pertahanan Perancis bahwa AS menggunakan pangkalan Perancis untuk melawan terorisme dan tidak akan berada disana selamanya. Ia juga menekankan bahwa keberadaan Perancislah yang akan berlangsung selamanya, bukan AS. Ini mengimplikasikan adanya keengganan Perancis untuk menarik diri disaat AS masih berusaha mengontrol Djibouti. Meksipun Menhan Perancis sudah menyatakan secara tidak langsung, perwira senior Perancis di koran yang sama mengatakan bahwa AS memang berkeinginan untuk berada di Afrika secara permanen dengan menempatkan pasukannya di Djibouti dan di tempat yang rawan konflik seperti Yemen, Somalia, dan bahkan Sudan.

Juga bagian dari Agenda AS adalah membuat pangkalan militer permanen di Aden seperti Inggris sehingga AS bisa melakukan operasi dalam mempengaruhi Yaman. Itu sebabnya Yaman tidak menyukai perkembangan akhir-akhir ini. Pada tanggal 18 November 2008, Yaman melaporkan pernyataan Dr. Abu Bakr al Qirbi, Menlu Yaman yang mengkhawatirkan keberadaan armada angkatan laut asing di Teluk Aden dengan dalih melawan teror. Menlu Yaman menganggap tindakan pengiriman armada angkatan laut oleh Barat adalah bentuk ancaman terhadap keamanan Arab dan usaha untuk menginternasionalkan Laut Merah.

Adalah bagian dari rencana AS terhadap Djibouti dan Aden sehingga AS mulai ‘menterror’ kapal-kapal Eropa sehingga Eropa akan terlibat dalam pemecahan masalah dan pelan-pelan mendorong Eropa keluar atau mengecilkan keberadaan mereka dari kawasan ini.

Maka kasus bajak laut ini terkait oleh dua poin, yaitu situasi internal Somalia, dan pengendalian Teluk Aden dan garis pantai Somalia. Perlu diingat bahwa AS membiarkan insiden pembajakan, meski kekuatan angkatan laut AS ada di sana, karena AS menfokuskan usaha untuk menguasai Tanduk Afrika. Di saat yang bersamaan Eropa terpanggil untuk mengamankan kepentingannya dari ancaman pembajakan, walau harus dengan kekuatan militer.

Kita berkesimpulan bahwa maraknya peristiwa pembajakan tidak lain adalah ulah AS itu sendiri.

Akhirnya, sangat menyakitkan bahwa Laut Merah dan pantai Somalia menjadi ajang perebutan negeri kufar kolonialis sementara negeri muslim sedang menderita. Pada saat yang sama, penguasa negeri muslim di kawasan Laut Merah dan Somalia pun bersimbah dengan darah warga Muslim dan menjadi boneka negara-negara kuffar dalam persaingan mereka untuk menguasai daratan, lautan, dan udara tanah muslim.

Benarlah bahwa para penguasa tersebut sama dengan makhluk buas dimana Rasulullah saaw mengatakan kebenaran ketika beliau memperingatkan:

«يأتي على الناس سنوات خداعات… وينطق في الناس الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»

Sabda Nabi saw., “Akan datang kepada kalian masa yang penuh dengan tipudaya; ketika orang-orang akan mempercayai kebohongan dan mendustakan kebenaran. Mereka mempercayai para pengkhianat dan tidak mempercayai para pembawa kebenaran. Pada masa itu, ruwaibidhah akan berbicara.” Mereka bertanya, “Apakah itu ruwaibidhah?” Rasulullah berkata, “Ruwaibidhah adalah orang-orang bodoh (yang berbicara) tentang urusan umat.” (HR Ibnu Majalah dari Abu Hurairah ra.).

Shaykh Ata Ibn Khaleel Abu Al-Rishta.

30 DhulQaidah, 1429 H

28 November, 2008 M